JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK),
Mahfud MD menilai, pencabutan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) mempunyai muatan politis. Karena secara hukum
pencabutan Perda harus melalui judicial review. Jika Kemendagri mencabut Perda
secara sepihak, maka Kemendagri telah melanggar prosedur hukum.
"Saya tidak tahu apa pernah ada Undang-Undang
yang mengubah itu, sepengetahuan saya enggak, sudah beberapa kali Undang-undang
diubah sejak tahun 2004 itu tidak menyentuh soal prosedur, itu harus lewat
judicial review," katanya, Rabu (15/6).
Mahfud menjelaskan, kewenangan Kemendagri hanya ada
di 60 hari sejak Perda dikirimkan oleh Pemerintah Daerah untuk dievaluasi.
Setelah 60 hari itu perubahan atau pecabutan Perda harus melalui judical
review. Dalam judical review pun, tambah Mahfud, tidak bisa dilakukan dengan
kolektif harus satu per satu.
"Ini kan soal politik lagi, kalau soal hukum
kan selalu kalah dengan politik," katanya.
Sebelumnya, Kemendagri mencabut 3.143 Perda yang
dianggap bermasalah. Ada tiga Perda yang dicabut karena dianggap tidak toleran
dan bernada melarang sesuatu atas dasar perintah agama tertentu. REPUBLIKA.CO.ID
0 komentar:
Post a Comment